Pasal 4

(1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perpusnas pada tahun 2016 dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah. (2) Pelimpahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Dekonsentrasi bidang perpustakaan.