Pasal 54

(1) Perdagangan Karbon dalam negeri dan/atau luar negeri

dilakukan dengan:

• mekanisme pasar karbon melalui Bursa Karbon; dan/atau
• perdagangan langsung.

(2) Perdagangan Karbon melalui mekanisme pasar karbon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

• pengembangan infrastruktur Perdagangan Karbon;
• pengaturan pemanfaatan penerimaan negara dari Perdagangan Karbon; dan/atau
• administrasi transaksi karbon.

(3) Pengembangan infrastruktur Perdagangan Karbon

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri bersama dengan menteri/kepala lembaga terkait. (41 Penerimaan negara dari Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b merupakan penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari pungutan atas transaksi jual beli Unit Karbon.

(5) Pengaturan pemanfaatan penerimaan negara dari

Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Administrasi transaksi karbon sebagaimana dimaksud

pada ayat (21huruf c dilakukan melalui pencatatan dan pendokumentasian pelaksanaan Perdagangan Karbon.

(7) Pusat bursa pasar karbon berkedudukan di Indonesia.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

Perdagangan Karbon diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian

SK No 039500 A

PRESIDEN

Bagian Ketiga Pembayaran Berbasis Kinerja