Pasal 28

(1) Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dalam lingkup:

• nasional; dan
• provinsi.

(2) Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional

dilakukan pada setiap Sektor dengan mekanime:

• energi, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, perhubungan, perindustrian, pekerjaan umum, dan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
• limbah, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perindustrian, pertanian, pekerjaan umum, dan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
• proses industri dan penggunaan produk, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
• pertanian, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
• kehutanan, dilakukan oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, pengelolaan gambut dan mangrove, dan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(3) Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional

dikoordinasikan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

(4) Pelaksanaan .

SK No 039484 A

PRESIDEN

(41 Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota terhadap Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di daerah sesuai dengan rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi.

(5) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupatenf kota,

Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat berperan dalam pengurangan Emisi GRK sebagai bagian dari pengurangan Emisi GRK pada Sektor dan Sub Sektor. Paragraf 4 Pemantauan dan Evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim