Pasal 26

(1) Pen5rusunan rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal25 ayat (3) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:

• Baseline Emisi GRK dan target Mitigasi Perubahan Iklim nasional yang dituangkan dalam NDC;
• strategi implementasi NDC;
• aspek perekonomian nasional;
• aspek sosial;
• Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
• hasil reuiew rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang ada dan potensi ke Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
• hasil penandaan kegiatan dan anggaran terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); dan
• Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). (21 Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional paling sedikit memuat:
• kebijakan terkait Mitigasi Perubahan Iklim dari Sektor energi, proses industri dan penggunaan produk, limbah, pertanian, kehutanan dan tata guna lahan lainnya, termasuk Sub Sektor; dan
• strategi pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional.

(3) Kebijakan

SK No 039481 A

FRESIDEN

(3) Kebijakan terkait Mitigasi Perubahan Iklim nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a terdiri atas:

• arah kebijakan nasional terkait perubahan iklim;
• kebijakan Sektor terkait dalam perubahan iklim; dan
• program dan rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional, Sektor, dan Sub Sektor. (41 Strategi pelaksanaan rencana aksi Perubahan Iklim nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
• alokasi Baseline Emisi GRK dan target pengurangan Emisi GRK Sektor dan Sub Sektor;
• penjabaran program, kegiatan mitigasi dan rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim per Sektor dan Sub Sektor berikut rencana pencapaian target pengurangan Emisi GRK; dan
• tata waktu rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional, Sektor dan Sub Sektor.

(5) Mekanisme penyusunan rencana Aksi Mitigasi

Perubahan Iklim nasional dilakukan dengan tahapan:

• menteri terkait men5rusun rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional sesuai Sektor dan Sub Sektor berdasarkan capaian target pengurangan Emisi GRK yang akan dicapai pada Sektor dan Sub Sektor;
• hasil pen1rusunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Menteri;
• Menteri dan menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi mengoordinasikan pembahasan dengan melibatkan menteri terkait;
• Menteri melakukan konsultasi publik dengan melibatkan menteri terkait; dan
• hasil pembahasan dan konsultasi publik ditetapkan sebagai rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional oleh Menteri.

(6) Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional dapat

menjadi satu dokumen dengan peta jalan NDC.