Pasal 5

(1) Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan

IUMK dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian terkait.

(2) Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.

(3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan

IUMK kepada Bupati/Walikota.