Pasal 4

(1) Pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan

pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota.

(2) Pelaksana IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat didelegasikan kepada Lurah/Kepala Desa dengan

mempertimbangkan karakteristik wilayah.

(3) Karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(4) Untuk mendukung pelaksanaan IUMK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan pendataan terhadap

pelaku usaha mikro dan kecil oleh Lurah/Kepala Desa

di wilayah kerjanya.

(5) Lurah/Kepala Desa melaporkan pendataan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara periodik

kepada Camat.

Pasal ...