Pasal 3

(1) Ruang lingkup pengaturan IUMK meliputi pengaturan

pemberian IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

(2) IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil

sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri.

(3) IUMK diberikan dalam bentuk naskah satu lembar.

(4) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil

dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak

dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.