Pasal 10

(1) Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mencakup urusan pemerintahan provinsi dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP.

(2) Urusan pemerintahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• urusan pemerintah provinsi yang diatur dalam perundang- undangan;
• urusan pemerintahan provinsi yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota; dan
• urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur.

(3) Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP).

(4) Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, Gubernur memberikan

pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.

(5) BPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.221 8