Pasal 20

(1) Penguatan dan pengembangan Sistem Informasi

Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami oleh

Komponen Kultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh kementerian/lembaga dan

pemerintah daerah.

(2) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang transportasi;

2019, No.266 -12-

• kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

• kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;

• kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perencanaan dan pembangunan nasional;

• lembaga pemerintah nonkementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

penanggulangan bencana;

• lembaga pemerintah nonkementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan;

• lembaga pemerintah nonkementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan;

• lembaga pemerintah nonkementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan

pemanfaatannya serta penyelenggaraan

keantariksaan;

• Tentara Nasional Indonesia; dan

• Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yakni perangkat daerah yang memiliki tugas dan

fungsi informasi dan komunikasi, pengurangan risiko,

dan evakuasi, yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana.

(4) Lembaga pemerintah nonkementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf m bertindak sebagai koordinator atau focal point dalam Komponen Kultur.

2019, No.266 -13-

(5) Lembaga pemerintah nonkementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana melaporkan kepada Presiden

mengenai penyelenggaraan penguatan dan

pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami oleh Komponen Kultur

sewaktu-waktu apabila diperlukan.