Pasal 21

Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang

pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (2) huruf a bertugas:

• mengatur kewenangan, pembinaan perangkat daerah

dan kelembagaan, pemanfaatan kewenangan daerah, dan pengukuran kinerja pelaksanaan bidang

penanggulangan bencana;

• memastikan pemerintah daerah menjalankan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana

berdasarkan standar pelayanan minimal bidang penanggulangan bencana yang wajib dilaksanakan oleh

perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan

bencana berkoordinasi dengan lembaga pemerintah

nonkementerian yang mempunyai tugas di bidang

bencana; dan

• melakukan pembinaan aparatur daerah dalam rangka penyelamatan terkait gempa bumi dan tsunami sesuai

dengan standar pelayanan minimal.