Pasal 34

(1) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi harus menyusun proses bisnis yang

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan

efisien antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi.

(3) Proses bisnis penanganan isu antar

Kementerian/Lembaga diatur oleh Menteri Koordinator.