Pasal 5A

(1) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

yang mengepalai dan memimpin Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

diberikan tunjangan kinerja sebesar 150%

(seratus lima puluh persen) dari tunjangan

kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

(2) Tunjangan kinerja bagi Menteri Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai

bulan Januari 2017.

(3) Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2018, No.179 -6-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2018

,

ttd.

www.peraturan.go.id