Pasal 21

(1) Perizinan Berusaha diajukan kepada Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan pendaftaran penanaman modal serta: a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. Tanda Daftar Perusahaan; d. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); e. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); f. Angka Pengenal Impor (API); dan g. Akses Kepabeanan. (2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus pengajuan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha yang diperlukan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist), berupa: a. perizinan dalam rangka konstruksi dan komersial, yang mencakup paling sedikit:
1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL); 2. sertifikat tanah; 3. teknis bangunan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan 4. Izin Usaha sesuai dengan ketentuan sektor usaha. www.peraturan.go.id 2017, No.210 b. fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu: 1. fasilitas Pajak Penghasilan; 2. fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan; 3. fasilitas dan kemudahan keimigrasian; dan/atau 4. fasilitas dan kemudahan pertanahan. (3) Pelaku Usaha mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara mandiri disertai dengan komitmen dan jangka waktu pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi. (4) Formulir permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diregister oleh PTSP pada Badan Pengusahaan KPBPB. (5) Pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Perizinan Berusaha sementara untuk memulai kegiatan konstruksi dan berusaha. (6) PTSP pada Badan Pengusahaan KPBPB melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait. (7) Pelaku Usaha harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (8) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) dan komitmen waktu penyelesaiannya, serta belum memulai konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PTSP pada Badan Pengusahaan KPBPB: a. memberikan teguran tertulis;

www.peraturan.go.id 2017, No.210 b. memberikan penangguhan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist); c. memberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi;
d. menghentikan kegiatan sementara; dan/atau e. mencabut Perizinan Berusaha sementara. (9) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi seluruh persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist), PTSP pada Badan Pengusahaan KPBPB menerbitkan Perizinan Berusaha. (10) Pelaku Usaha dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di KPBPB kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait melalui layanan pengaduan. (11) Pelaksanaan komitmen pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan standar Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dari menteri/kepala, gubernur, dan/atau bupati/walikota kepada Badan Pengusahaan KPBPB. (12) Dalam hal kewenangan Perizinan Berusaha belum didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Badan Pengusahaan KPBPB melakukan fasilitasi penyelesaian Perizinan Berusaha secara berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota.