Pasal 6

(1) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (5) mempunyai tugas:

• melakukan koordinasi teknis percepatan

pelaksanaan KSP terkait pelaksanaan Rencana Aksi

dan hasil kerja dari Kelompok Kerja Nasional IGT

dan Walidata IGT;

• menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam

rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan

teknis percepatan pelaksanaan KSP;

• menetapkan langkah-langkah dan kegiatan prioritas

bagi Kelompok Kerja Nasional IGT dan Walidata IGT;

• melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP; dan

• menyusun mekanisme berbagi data IGT melalui

Jaringan IGN.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana KSP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

• Ketua : Kepala Badan Informasi

Geospasial;

www.peraturan.go.id

2016, No.28

• Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan

Regional dan Otonomi Daerah,

Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan

Nasional;

• Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Bina

Pembangunan Daerah,

Kementerian Dalam Negeri;

• Anggota : 1. Direktur Jenderal Anggaran,

Kementerian Keuangan;

1. Deputi Bidang

Perekonomian, Sekretariat

Kabinet.

(3) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

secara administratif berkedudukan di Badan Informasi

Geospasial.