Pasal 5

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, Pemerintah

membentuk Tim Percepatan KSP.

(2) Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:

• melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan

untuk percepatan pelaksanaan KSP;

• membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka

penyelesaian permasalahan dan hambatan

percepatan pelaksanaan KSP;

• melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

percepatan pelaksanaan KSP pada umumnya dan

rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP pada

khususnya; dan

• memberikan arahan kepada Tim Pelaksana agar

sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan KSP

yang telah ditetapkan.

(3) Tim Percepatan KSP dapat menambahkan IGT di luar IGT

yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Percepatan

Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), termasuk IGT yang

disiapkan oleh Badan Informasi Geospasial.

(4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan KSP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Ketua : Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian;

www.peraturan.go.id

2016, No.28 -6-

• Anggota : 1. Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Kepala

Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

1. Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional;

1. Sekretaris Kabinet.

(5) Tim Percepatan KSP dalam pelaksanaan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim

Pelaksana dan Sekretariat.