Pasal 3

(1) Percepatan pelaksanaan KSP dilakukan melalui

penetapan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP

tahun 2016-2019 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

(2) Penanggung jawab program pada Rencana Aksi

Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan

ketersediaan pembiayaan pada masing-masing

kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk

penyiapan IGD dan/atau IGT.

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

dan/atau sumber pendanaan lain yang sah.

(4) Kementerian Keuangan dapat memberikan tambahan

alokasi anggaran pada kementerian/lembaga untuk biaya

penyiapan IGD dan/atau IGT sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).