Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan dan anak;
• pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan dan anak;
• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kesetaraan dan keadilan gender;
• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender;
• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan;
• koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan anak;
• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kesembilan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan