Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite TPPU dibantu oleh Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Wakil Ketua Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Sekretaris Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Anggota I Sekretaris, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;

1. Deputi. . .

SK No 273248 A

1. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Staf AhIi Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
6. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
7. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;

13.Direktur...

SK No273249A

IEJ=FIIiITN

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Be{angka Komoditi, Kementerian Perdagangan;
6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
8. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
9. Sekretaris, Kementerian Koperasi;
10. Deputt Bidang Pengawasan Koperasi, Kementerian Koperasi;
11. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
12. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
13. Sekretaris . . .

SK No273250A

ET+Yf'IdIl UK IN -7

1. Sekretaris, Kementerian Lingkungan Hidup;
2. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Anggota Dewan Gubernur Koordinator Pelaksanaan T\rgas

Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;

1. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;

2. Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta, Otoritas Jasa Keuangan; 3l . Kepala Internasional dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Otoritas Jasa Keuangan;

3. Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Kepala Badan Pemulihan Aset,' Kejaksaan Republik Indonesia;

7. Kepala. . .

SK No273251A

l-I:ld{I.I{Il UK IN -8

1. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Deputi Bidang Kontra Intelljen, Badan Intelijen Negara;
6. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Badan Nasional Terorisme;
7. Deputi Bidang Kerjasama Internasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
8. Deputi Bidang Pemberantasan, Badan Narkotika Nasional.

3 Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut: