Pasal 10

(1) RIDPN Borobudur-Yograkarta-Prambanan ditinjau setiap

5 (lima) tahun pada akhir tahap berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(2) Peninjauan kembali RIDPN Borobudur-Yograkarta-

Prambanan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) hurlf a dilaksanakan pada akhir

tahap pertama.

(3) Peninjauan kembali RIDPN Borobudur-Yograkarta-

Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisataan. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali RIDPN Borobudur-Yograkarta-Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisataan.

Pasal 1 1

(1) Pendanaan atas pelaksanaan RIDPN Borobudur-

Yograkarta-Prambanan bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan

dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan kemampuan keuangan daerah.