Pasal 3

(1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:

• persiapan teknis;

• pelaksanaan;

• pelaporan; dan

• pemantauan dan evaluasi.

(2) Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Presiden ini.

(3) Dalam hal setiap bidang/subbidang DAK Fisik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memerlukan

standar teknis kegiatan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menyusun petunjuk

operasional.

(4) Menteri/pimpinan lembaga menyusun petunjuk

operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terkait pengelolaan DAK Fisik dalam APBD sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

(5) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga

paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan

Presiden ini diundangkan.

www.peraturan.go.id

2019, No. 257 -6-

(6) Dalam hal terdapat perubahan petunjuk operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri/pimpinan lembaga menetapkan perubahan

petunjuk operasional paling lambat minggu ketiga

bulan Februari.

Bagian Kesatu

Persiapan Teknis