Pasal 27

(1) Berdasarkan keputusan penyelesaian penguasaan tanah

dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25, bupati/walikota mengumumkan kepada Pihak

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak

diterimanya keputusan perubahan batas kawasan hutan.

(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mengajukan keberatan kepada Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan atas keputusan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disampaikan melalui bupati/walikota.

(4) Waktu pengajuan keberatan terhadap keputusan pola

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak diumumkannya keputusan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

www.peraturan.go.id

2017, No.196 -19-

(5) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat

menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Dalam hal keberatan diterima, Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan menyampaikan kepada gubernur untuk melakukan verifikasi ulang.