Pasal 25

(1) Dalam hal keputusan penyelesaian untuk bidang tanah

yang dikuasai dan dimanfaatkan berupa tukar menukar kawasan hutan atau resettlement atau pemberian akses

pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial,

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

www.peraturan.go.id

2017, No.196 -18-

menyelesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(2) Biaya pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan atau

resettlement, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

(3) Dalam hal keputusan penyelesaian bidang tanah yang

dikuasai dan dimanfaatkan berupa pengeluaran bidang

tanah dalam kawasan hutan dengan perubahan batas Kawasan Hutan, Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan menerbitkan surat keputusan perubahan

batas kawasan hutan setelah dilakukan penataan batas sesuai peraturan perundang-undangan.