Pasal 24

(1) Gubernur menyampaikan rekomendasi Penyelesaian

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan kepada

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua

Tim Percepatan PPTKH dan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 7

(tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dan

rekomendasi dari Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d.

(2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua

Tim Percepatan PPTKH melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan

Tanah dalam Kawasan Hutan.

(3) Hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang

berada di dalam kawasan hutan untuk ditindaklanjuti

oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

memutuskan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk dapat diproses lebih lanjut atau

ditolak.

(5) Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam

Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH.