Pasal 22

(1) Tim Inver PTKH melakukan verifikasi penguasaan tanah

berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (1) dengan memanfaatkan sistem informasi geografis.

(2) Verifikasi penguasaan tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

• pelaksanaan analisis data fisik dan data yuridis

bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan

Hutan, serta analisis lingkungan hidup;

• pelaksanaan verifikasi lapangan jika diperlukan;

• perumusan rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan berdasarkan hasil

analisis; dan

• penyampaian rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan kepada gubernur

dengan melampirkan:

1. Peta Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan

(P4TKH) Non Kadastral;

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh

masing-masing pemohon;

1. salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya;

2. Pakta Integritas Tim Inver PTKH; dan

3. usulan pola penyelesaian penguasaan tanah

dalam kawasan hutan.