Pasal 21

(1) Tim Inver PTKH melakukan inventarisasi penguasaan

tanah dalam kawasan hutan berdasarkan pendaftaran

permohonan inventarisasi dan verifikasi yang diajukan

oleh Pihak melalui bupati/walikota.

(2) Inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan

pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah.

(3) Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan meliputi

satuan wilayah administrasi Kabupaten/Kota.

www.peraturan.go.id

2017, No.196 -16-

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap satuan wilayah.