Pasal 19

(1) Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (1) mempunyai tugas:

• menerima pendaftaran permohonan inventarisasi

dan verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui bupati/walikota;

• melaksanakan pendataan lapangan;

• melakukan analisis:

1. data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah

yang berada di dalam kawasan hutan dan/atau

1. lingkungan hidup; dan

• merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil

analisis dan menyampaikannya kepada gubernur.

(2) Susunan keanggotaan Tim Inver PTKH sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

• Ketua : Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan,

• Sekretaris : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional,

• Anggota : 1. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang;

1. Kepala Badan Provinsi yang menyelenggarakan urusan dibidang Lingkungan Hidup;

2. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

3. Kepala Balai yang membidangi urusan perhutanan sosial;

4. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat;

5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

www.peraturan.go.id

2017, No.196 -15-

1. Camat setempat atau pejabat kecamatan; serta

2. Lurah/Kepala desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.

(3) Pedoman pelaksanaan tugas Tim Inver PTKH diatur

dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH.