Pasal 15

(1) Tim Pelaksana PPTKH sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (5) mempunyai tugas:

• melakukan koordinasi teknis pelaksanaan

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;

• menyusun langkah-langkah yang diperlukan dalam

rangka pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;

• membantu Tim Percepatan PPTKH dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam

kawasan hutan;

• menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas

penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan kepada Tim Percepatan PPTKH.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana PPTKH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

• Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
• Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
• Anggota : 1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian

www.peraturan.go.id

2017, No.196 -12-

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

6. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

7. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;

8. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;

9. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;

10. Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis, Kantor Staf Kepresidenan;

11. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial;

www.peraturan.go.id

2017, No.196 -13-

• Sekretaris : Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
• Wakil Sekretaris : Staf Ahli Bidang Hubungan

Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian.

(3) Tim Pelaksana PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh

kelompok kerja.

(4) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Tim Percepatan PPTKH.