Pasal 14

(1) Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam

kawasan hutan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, dibentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang

selanjutnya disebut Tim Percepatan PPTKH.

(2) Tim Percepatan PPTKH sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas:

• melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;

• menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan

dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah

dalam kawasan hutan;

• menetapkan luas maksimum bidang tanah yang

dapat dilakukan penyelesaian penguasaan tanah

dalam kawasan hutan;

• menetapkan mekanisme Resettlement;

• melakukan pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; dan

• melakukan fasilitasi penyediaan anggaran dalam

pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

(3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan PPTKH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

• Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
• Anggota : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Menteri Dalam Negeri;

www.peraturan.go.id

2017, No.196 -11-

1. Sekretaris Kabinet;
2. Kepala Staf Kepresidenan.

(4) Tim Percepatan PPTKH sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) secara administratif berkedudukan di Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian.

(5) Tim Percepatan PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya

dibantu oleh Tim Pelaksana PPTKH.