Pasal 13

(1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan

dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk

sebagai kawasan hutan dengan fungsi produksi pada

provinsi yang memiliki luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran

sungai, pulau, dan/atau provinsi:

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas

sosial dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah

dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua

puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan

dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan

hutan;

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20

(dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan

dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.

(2) Perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, harus berada dalam sumber tanah

obyek reforma agraria dari kawasan hutan.

www.peraturan.go.id

2017, No.196 -10-