Pasal 12

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan

dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai

kawasan hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang

memiliki luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari

30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai,

pulau, dan/atau provinsi:

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk

permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai

www.peraturan.go.id

2017, No.196 -9-

ketentuan peraturan perundang-undangan atau

resettlement;

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dilakukan dengan memberikan akses

pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.