Pasal 11

(1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan

dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang telah

ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung

pada provinsi dengan luas kawasan hutan lebih dari 30%

www.peraturan.go.id

2017, No.196 -8-

(tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai,

pulau, dan/atau provinsi:

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk

permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas

sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui resettlement;

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk

permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan

lindung dilakukan dengan mengeluarkan bidang

tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk

lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan

dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam

kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;

• dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20

(dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan

dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.

(2) Perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, harus berada dalam sumber tanah obyek reforma agraria dari kawasan hutan.