Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-aspek Tertentu di

Bidang Angkutan Udara (Agreement between the Government of

the Republic of Indonesia and the European Union on Certain

Aspects of Air Services), yang telah ditandatangani pada tanggal

29 Juni 2011, di Brussel, yang naskah aslinya dalam Bahasa

Indonesia, Bahasa Bulgaria, Bahasa Ceko, Bahasa Denmark,

Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Bahasa Estonia, Bahasa

Finlandia, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Yunani,

Bahasa Hungaria, Bahasa Italia, Bahasa Latvia, Bahasa

Lithuania, Bahasa Malta, Bahasa Polandia, Bahasa Portugis,

www.peraturan.go.id

2016, No.212

Bahasa Rumania, Bahasa Slovakia, Bahasa Slovenia, Bahasa

Spanyol, dan Bahasa Swedia sebagaimana terlampir dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Oktober 2016

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2016

,

ttd

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -4-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -6-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -8-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -10-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -12-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -14-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -16-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -18-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -20-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -22-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -24-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -26-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -28-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -30-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -32-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -34-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -36-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -38-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -40-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -42-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -44-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -46-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -48-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -50-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -52-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -54-

www.peraturan.go.id

2016, No.212

www.peraturan.go.id

2016, No.212 -56-

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa di Brussel, pada tanggal 29 Juni 2011,

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Uni Eropa mengenai Aspek-aspek Tertentu di Bidang

Angkutan Udara (Agreement between the Government of

the Republic of Indonesia and the European Union on

Certain Aspects of Air Services) sebagai hasil perundingan

delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Uni Eropa;

  • bahwa Persetujuan tersebut dimaksudkan untuk

menyesuaikan dasar hukum bagi angkutan udara

Indonesia dan Uni Eropa serta menjamin kelangsungan

angkutan udara di kedua Pihak;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4956);

Referensi Silang (2)
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL
UU 1/2009 — PENERBANGAN