Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya

disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah

tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati,

olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan

kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional

Revolusi Mental (GNRM).

1. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan

dasar dan pendidikan menengah.

1. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara

terstruktur dan berjenjang.

1. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga

dan lingkungan.

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,

nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis

pendidikan.

www.peraturan.go.id

2017, No.195 -3-

1. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan

pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas satuan

pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan

oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

1. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk

pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk

penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.

1. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter

dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian

peserta didik secara optimal.

1. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha

mengembangkan potensi diri melalui proses

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

1. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang

beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.