Pasal 8

(1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah

melaksanakan pemberantasan pungutan liar di

lingkungan kerja masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar,

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah

membentuk unit pemberantasan pungutan liar.

(3) Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas

internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-

masing.

www.peraturan.go.id

2016, No.202

(4) Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan

rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf f.

(5) Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada

masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam

melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas

Saber Pungli.