Pasal 12

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan

pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak

langsung melalui media elektronik atau non elektronik.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi,

pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta

masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar diatur

oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan.