Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas,

dan tata kerja kelompok ahli, kelompok kerja, dan sekretariat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur oleh

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

www.peraturan.go.id

2016, No.202 -6-