Pasal 35

(1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum.

(2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

(3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri atas:

• instansi vertikal dari kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum; dan/atau

• instansi vertikal terkait sesuai dengan:

1. kewenangan;

2. materi muatan; atau

3. kebutuhan.

(4) Hasil …

• • 22 - -

95- 22 -

(4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan oleh biro hukum kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah Provinsi.