Pasal 146

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

keberatan terhadap keputusan pembatalan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 145, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan

kepada Mahkamah Agung.

(2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan

Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Perundang-

undangan yang membatalkan Peraturan Daerah tersebut

menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.