Pasal 22

(1) Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf

c mempunyai tugas sebagai berikut:

• mengoordinasikan penyediaan TORA dalam

rangka Penataan Aset di tingkat kabupaten/kota;

• memberikan usulan dan rekomendasi tanah-

tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara

sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;

www.peraturan.go.id

2018, No.172 -24-

• melaksanakan penataan penguasaan dan

pemilikan TORA;

• mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak

atas TORA;

• melaksanakan Penataan Akses;

• melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan

Aset dan Penataan Akses di tingkat

kabupaten/kota;

• memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma

Agraria di tingkat kabupaten/kota;

• menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria

Kabupaten/Kota kepada Gugus Tugas Reforma

Agraria Provinsi;

• mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat

kabupaten/kota; dan

• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

legalisasi aset dan redistribusi tanah.

(2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria

Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• Ketua : Bupati/Wali kota;
• Wakil Ketua : Sekretaris Daerah

Kabupaten/Kota;

• Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Pertanahan; Harian dan

• Anggota yang berasal dari pejabat tinggi pratama

perangkat daerah kabupaten/kota, pejabat

kantor pertanahan kabupaten/kota, tokoh

masyarakat, dan/atau akademisi.

(3) Anggota Gugus Tugas Reforma Agraria yang berasal

dari pejabat tinggi pratama perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d merupakan perangkat daerah yang

membidangi urusan/fungsi penunjang:

• pekerjaan umum dan penataan ruang;

www.peraturan.go.id

2018, No.172 -25-

• lingkungan hidup;

• kehutanan;

• transmigrasi;

• pertanian;

• kelautan dan perikanan;

• perumahan dan kawasan pemukiman;

• koperasi, usaha kecil, dan menengah;

• pemberdayaan masyarakat dan desa;

• perindustrian;

• perdagangan;

• energi dan sumber daya mineral;

• pertanahan;

• keuangan;

• perencanaan; dan

• penanaman modal.

(4) Keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.