Pasal 21

(1) Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b mempunyai

tugas sebagai berikut:

• mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat provinsi;

• memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses di

tingkat provinsi;

• mengoordinasikan integrasi pelaksanaan

Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat

provinsi;

• memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma

Agraria di tingkat provinsi;

• menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria

Provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria

Pusat;

• mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan

Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat provinsi;

dan

• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas Gugus Tugas Reforma Agraria

Kabupaten/Kota.

(2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria

Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• Ketua : Gubernur;

• Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;

• Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Wilayah Harian Badan Pertanahan Nasional;

dan

• Anggota yang berasal dari pejabat tinggi pratama

perangkat daerah provinsi, pejabat pada kantor

wilayah badan pertanahan nasional, pejabat pada

www.peraturan.go.id

2018, No.172 -23-

balai pemantapan kawasan hutan, unsur

masyarakat dan/atau akademisi.

(3) Anggota Gugus Tugas Reforma Agraria yang berasal

dari pejabat tinggi pratama perangkat daerah provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

merupakan perangkat daerah yang membidangi

urusan/fungsi penunjang:

• pekerjaan umum dan penataan ruang;

• lingkungan hidup;

• kehutanan;

• transmigrasi;

• pertanian;

• kelautan dan perikanan;

• perumahan dan kawasan pemukiman;

• koperasi, usaha kecil, dan menengah;

• pemberdayaan masyarakat dan desa;

• perindustrian;

• perdagangan;

• energi dan sumber daya mineral;

• pertanahan;

• keuangan;

• perencanaan; dan

• penanaman modal.

(4) Keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur.