Pasal 17

(1) Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria

dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum

dan keadilan sosial, terhadap para pihak yang melibatkan:

• antara orang perorangan;

• perorangan/kelompok dengan badan hukum;

• perorangan/kelompok dengan lembaga;

• badan hukum dengan badan hukum;

• badan hukum dengan lembaga; dan

• lembaga dengan lembaga.

(2) Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh

Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan

Sengketa dan Konflik Agraria diatur dengan Peraturan

Menteri.