Pasal 15

(1) Penataan Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf b dilaksanakan berbasis klaster dalam

rangka meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah

serta mendorong inovasi kewirausahaan Subjek Reforma Agraria.

www.peraturan.go.id

2018, No.172 -16-

(2) Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• pemetaan sosial;

• peningkatan kapasitas kelembagaan;

• pendampingan usaha;

• peningkatan keterampilan;

• penggunaan teknologi tepat guna;

• diversifikasi usaha;

• fasilitasi akses permodalan;

• fasilitasi akses pemasaran (offtaker);

• penguatan basis data dan informasi komoditas;

dan/atau

• penyediaan infrastruktur pendukung.

(3) Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan pola:

• pemberian langsung oleh pemerintah;

• kerja sama antara masyarakat yang memiliki

Sertipikat Hak Milik dengan badan hukum

melalui program kemitraan yang berkeadilan; dan/atau

• kerja sama antara kelompok masyarakat yang

memiliki hak kepemilikan bersama dengan badan hukum melalui program tanah sebagai

penyertaan modal.

(4) Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait yang

dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.

(5) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan

Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Gugus Tugas Reforma Agraria dapat menunjuk

pendamping dan/atau mitra kerja Subjek Reforma Agraria.