Pasal 12

(1) Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 terdiri atas:

• orang perseorangan;

• kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan

Bersama; atau

• badan hukum.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

• Warga Negara Indonesia;

• berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun

atau sudah menikah; dan

• bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi

tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah.

(3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) mempunyai pekerjaan:

• petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 (nol

koma dua lima) hektare atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak

lebih dari 2 (dua) hektare untuk diusahakan di

bidang pertanian sebagai sumber kehidupannya;

• petani penggarap yang mengerjakan atau

mengusahakan sendiri tanah yang bukan

miliknya;

• buruh tani yang mengerjakan atau

mengusahakan tanah orang lain dengan

mendapat upah;

• nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,

baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal

penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT);

• nelayan tradisional yang melakukan

penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah

www.peraturan.go.id

---

2018, No.172 -12-

dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai

dengan budaya dan kearifan lokal;

• nelayan buruh yang menyediakan tenaganya yang

turut serta dalam usaha penangkapan ikan;

• pembudi daya ikan kecil yang melakukan

pembudidayaan ikan untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari;

• penggarap lahan budi daya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan;

• petambak garam kecil yang melakukan usaha

pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas

lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus

garam;

• penggarap tambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman;

• guru honorer yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, serta digaji secara sukarela atau per

jam pelajaran, atau bahkan di bawah gaji

minimum yang telah ditetapkan secara resmi, yang tidak memiliki tanah;

• pekerja harian lepas yang melakukan pekerjaan

tertentu yang dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran, yang tidak

memiliki tanah;

• buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang tidak memiliki

tanah;

• pedagang informal yang melakukan kegiatan

usaha perdagangan barang atau jasa, dengan

kemampuan modal yang terbatas yang dilakukan

cenderung berpindah-pindah serta berlokasi di tempat umum, tidak mempunyai legalitas formal

serta tidak memiliki tanah;

• pekerja sektor informal yang bekerja dalam

hubungan kerja sektor informal dengan menerima

upah dan/atau imbalan dan tidak memiliki tanah;

www.peraturan.go.id

---

2018, No.172 -13-

• pegawai tidak tetap yang diangkat untuk jangka

waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat

teknis profesional dan administrasi sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan organisasi yang

tidak memiliki tanah;

• pegawai swasta dengan pendapatan dibawah

Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak memiliki tanah;

• Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan III/a

yang tidak memiliki tanah;

• anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian

Negara Republik Indonesia berpangkat paling

tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua Polisi atau yang setingkat dan tidak memiliki tanah; atau

• pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan

Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan

tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan

objek redistribusi tanah.

(5) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c berbentuk:

• koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh Subjek Reforma Agraria orang

perseorangan atau kelompok masyarakat dengan

Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; atau

• badan usaha milik desa.