Pasal 9

(1) Bupati/wali kota pada DPN Lombok-Gili Tramena

melaporkan pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena

kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan

hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8.

(2) Gubernur Nusa Tenggara Barat dan menteri/pimpinan

lembaga terkait melaporkan pelaksanaan RIDPN

Lombok-Gili Tramena kepada Menteri berdasarkan

hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8.

(3) Menteri melaporkan pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili

Tramena kepada menteri yang menyelenggarakan

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisataan berdasarkan hasil laporan Gubernur

www.peraturan.go.id

2021, No.210 -7-

Nusa Tenggara Barat dan menteri/pimpinan lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pelaporan pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena

dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan

pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan

ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.