Pasal 7

(1) Pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena dilakukan oleh

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai

dengan kewenangannya.

(2) Pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena oleh

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, profesional, akuntabel, dan

berkelanjutan.

(3) Pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• organisasi dan tata kelola di pemerintah pusat

dan pemerintah daerah;

• tata kelola lingkungan dan mitigasi bencana; dan

• tata kelola sosial budaya.

(4) Dalam melaksanakan pengelolaan DPN Lombok-Gili

Tramena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3), kementerian/lembaga dan

pemerintah daerah dapat melibatkan Pemangku

Kepentingan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan

Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada

www.peraturan.go.id

2021, No.210 -6-

ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.