Pasal 4

(1) Susunan organisasi Komite Digital Pemerintah terdiri atas:

• Ketua : Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan;

• Wakil Ketua I : menteri yang urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;

• Wakil Ketua II menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;

• Anggota. . .

SK No 255254 A

PRESIDEN

• Anggota 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
3. menteri yang menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
4. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negaral daerah dan pembangunan nasional;
5. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah; dan
6. kepala lembaga yang tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.

(2) Komite Digital Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan

fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat melibatkan kementerian/ lembaga lain yang dianggap perlu.

(3) Kementerian/ lembaga lain yang dilibatkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mendukung dan melaksanakan percepatan dan penyelarasan keterpaduan penerapan agenda prioritas transformasi layanan digital pemerintah.

(4) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya dapat dibantu tim kerja.

Pasal 5. . .

SK No 255255 A

PRESlDEN