Pasal 93

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam

perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat

secara aktif melibatkan Masyarakat.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• Masyarakat yang terkena dampak langsung dari

kegiatan perencanaan zonasi Kawasan

Antarwilayah;

• Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang

perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;

dan/atau

(3) Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang

perencanaan zonasi.