Pasal 70

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan

prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 huruf b terdiri atas:

• kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas

penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kepelabuhanan;

1. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu

navigasi pelayaran;

1. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;

2. pemelihaaran lebar dan kedalaman alur;

3. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur

Pelayaran;

1. pelaksanaan hak lintas damai;

2. pelaksanaan hak lintas Alur Laut Kepulauan

Indonesia;

1. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi

pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang

berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau

melintasi Kawasan Konservasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan/atau

1. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing

dalam melaksanakan hak lintas alur laut

kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

• kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi

kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a

yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan

prasarana laut.

• kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak

fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang

pelabuhan;

www.peraturan.go.id

2020, No. 183 -45-

1. kegiatan . . .

2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak

sarana bantu navigasi-pelayaran;

1. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran

bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu

Alur Pelayaran;

1. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di

atas perairan dan di bawah perairan yang

berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran;

dan/atau

1. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem

jaringan sarana dan prasarana laut.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Rencana Pola Ruang

Laut di Perairan di Luar Perairan Pesisir