Pasal 47

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan arahan alokasi ruang laut dan/atau

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai

dengan Pasal 46 dapat menyesuaikan dengan kondisi

dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada

dalam wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan

Antarwilayah Selat Makassar.

(2) Pelaksanaan arahan alokasi ruang laut dan/atau Pola

Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, zona,

dan/atau sub zona yang ditetapkan melalui Peraturan

Presiden tentang rencana zonasi KSN, Peraturan

Presiden tentang rencana zonasi KSNT untuk

pengendalian lingkungan hidup, Peraturan Menteri

tentang rencana zonasi KSNT untuk pemanfaatan

PPKT, dan/atau Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K.

www.peraturan.go.id

2020, No. 183 -35-

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan di Luar Perairan

Pesisir