Pasal 3

(1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) berfungsi sebagai pedoman bagi:

• menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk menetapkan kebijakan

www.peraturan.go.id

2018, No.168 -5-

sektoral penanganan sampah laut, yang

dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian sebagai bagian dari dokumen

perencanaan pembangunan; dan

• pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan

percepatan penanganan sampah laut.

(2) Dalam penyusunan dokumen rencana strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri,

pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian,

gubernur, dan bupati/wali kota mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.